***
***
Rektor-rektor PTN mengklaim jumlah calon mahasiswa yang mundur setelah diterima masih wajar. Apa penyebabnya?
Papuabaratnews.id, Jakarta — Sebanyak 60 ribu calon mahasiswa baru yang sudah diterima perguruan tinggi negeri (PTN) mundur. Sejumlah pemimpin universitas memberikan klarifikasi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu (24/6/2026).
Wakil Rektor Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk melaporkan, dari 633 calon mahasiswa jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), hanya 4 persen (25 orang) yang tidak mendaftar ulang. Ia menyebutkan sanksi blacklist bagi sekolah asal cukup efektif menekan angka undur diri.
“Biasanya mereka tidak daftar ulang karena diterima di Nanyang Technological University atau National University of Singapore. Kalah pamor UI, pindah ke Singapura,” kata Hamdi.
Ihwal isu uang kuliah tunggal (UKT) mahal, UI mengakalinya dengan meningkatkan cakupan beasiswa hingga 53 persen tahun ini agar kegiatan operasional kampus tetap tertutup tanpa membebani mahasiswa.
Senada dengan UI, Universitas Gadjah Mada mencatat 185 dari 2.836 peserta lolos SNBP memilih mundur. Wakil Rektor UGM Wening Udasmoro mengkonfirmasi bahwa kompetitor utama mereka adalah perguruan tinggi luar negeri dan sekolah kedinasan.
Di Universitas Negeri Jakarta, tingkat daftar ulang justru mencapai 99 persen, dengan hanya 13 dari 1.910 calon mahasiswa yang tidak melakukan registrasi.
Rektor UNJ Komarudin menyebut hal ini sebagai bentuk kepercayaan masyarakat. UNJ menerapkan verifikasi berlapis untuk menentukan kelompok UKT berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua serta menyediakan jalur sanggah/banding jika dirasa tidak sesuai.
Mekanisme serupa diterapkan Universitas Padjadjaran yang meloloskan 2.407 mahasiswa dari 48.933 pendaftar SNBP. Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad Dandi Supriadi menjelaskan, UKT di Unpad dibagi menjadi delapan golongan (paling rendah Rp 500 ribu).
Mahasiswa yang keberatan dengan nilai UKT bisamengajukan banding secara daring dengan melampirkan dokumen pendukung, seperti surat keterangan tidak mampu, slip gaji, hingga tagihan listrik serta pajak bumi dan bangunan.
“Kepada calon mahasiswa baru jalur SNBP dan SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes) yang akan mengajukan nilai UKT di bawah nilai UKT tertinggi diberi waktu dan kesempatan untuk menyampaikan dokumen-dokumen yang dapat menjadi dasar pengajuan tersebut,” kata Dandi.
Direktur Pusat Kajian Kurikulum Universitas Negeri Semarang Edi Subkhan menilai faktor ekonomi tetap menjadi alasan utama mahasiswa mundur massal. Ia menyayangkan ketimpangan kuota Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan minimnya subsidi untuk PTN. “Tidak berbeda dengan kasus mahasiswa jalur SNBP yang mengundurkan diri sekarang sangat besar kemungkinannya karena biaya,” kata Edi seperti dilansir Tempo, Kamis (25/6/ 2026).
Edi mengkritik alokasi anggaran pendidikan yang justru lebih banyak dikucurkan ke sekolah kedinasan milik kementerian/lembaga dibanding kampus di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Masalah kesenjangan anggaran ini juga sempat disoroti Komisi Pemberantasan Korupsi. Data KPK menunjukkan alokasi dana untuk mahasiswa PTN hanya berkisar Rp 7 triliun. Sebaliknya, anggaran untuk perguruan tinggi/sekolah kedinasan di bawah kementerian lain mencapai Rp 32,8 triliun.
KPK mencatat subsidi riil pemerintah untuk mahasiswa PTN hanya sekitar Rp 3 juta per mahasiswa per tahun, jauh di bawah bantuan sekolah kedinasan yang mencapai Rp 16-20 juta per semester. Akibatnya, PTN terpaksa membebankan sisa biaya operasional kepada orang tua mahasiswa melalui skema UKT dan jalur mandiri. (pbn)
