Meski tingkat pengangguran Papua Barat menurun pada Februari 2026, struktur tenaga kerja masih didominasi sektor pertanian dan informal, menandakan tantangan kualitas pekerjaan.
Papuabaratnews.id, Manokwari –- Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Papua Barat pada Februari 2026 tercatat menurun menjadi 4,10 persen. Meski menunjukkan perbaikan, struktur ketenagakerjaan masih didominasi sektor tradisional seperti pertanian, yang menyerap tenaga kerja terbesar di daerah ini.
Kepala BPS Papua Barat, Merry, menyebutkan bahwa perbaikan indikator ketenagakerjaan belum sepenuhnya diikuti transformasi kualitas pekerjaan.
“Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja masih berasal dari sektor pertanian, diikuti administrasi pemerintahan dan perdagangan,” ujarnya dalam konferensi pers di Manokwari, Selasa (5/5/2026).
Berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran di Papua Barat mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara jumlah penduduk bekerja meningkat. Sepanjang Februari 2025 hingga Februari 2026, penyerapan tenaga kerja tercatat bertambah sekitar 4.026 orang.
Namun demikian, peningkatan jumlah tenaga kerja tersebut belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kualitas pekerjaan. Sebagian besar tenaga kerja masih terkonsentrasi pada sektor-sektor dengan produktivitas relatif rendah, seperti pertanian dan pekerjaan informal.
Selain itu, proporsi pekerja formal di Papua Barat masih berada di bawah 40 persen, meskipun mengalami sedikit peningkatan menjadi 39,65 persen pada Februari 2026. Sementara itu, mayoritas tenaga kerja masih berada di sektor informal yang cenderung memiliki tingkat perlindungan dan pendapatan yang lebih rendah.
Dari sisi jam kerja, terjadi peningkatan pada proporsi pekerja penuh waktu. Tercatat sekitar 72,56 persen penduduk bekerja memiliki jam kerja penuh (minimal 35 jam per minggu), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam intensitas kerja, meskipun belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kualitas pekerjaan secara keseluruhan.
Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Papua Barat tercatat sebesar 71,12 persen. Artinya, dari setiap 100 penduduk usia kerja, sekitar 71 orang aktif di pasar kerja, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Namun, angka ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan TPAK ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian penduduk usia kerja yang belum terserap atau memilih tidak masuk ke pasar kerja. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan lapangan pekerjaan yang sesuai maupun faktor sosial ekonomi lainnya.

Dari sisi pendidikan, kualitas tenaga kerja Papua Barat juga masih menjadi tantangan. Hanya sekitar 16 persen penduduk bekerja yang memiliki pendidikan tinggi (Diploma ke atas), sementara sebagian besar lainnya masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar dan menengah.
“Kondisi ini berdampak pada produktivitas tenaga kerja serta kemampuan untuk bersaing di sektor-sektor dengan nilai tambah tinggi,” sebutnya.
Meski demikian, terdapat tren positif dalam peningkatan proporsi tenaga kerja dengan pendidikan menengah dan tinggi, yang diharapkan dapat menjadi modal dalam mendorong transformasi ekonomi ke depan.
Secara umum, kondisi ketenagakerjaan Papua Barat menunjukkan adanya perbaikan dari sisi kuantitas, namun masih menghadapi tantangan dari sisi kualitas. Penurunan tingkat pengangguran menjadi sinyal positif, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing tinggi.
“Diperlukan upaya yang lebih serius dalam mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas, terutama di sektor formal dan industri bernilai tambah tinggi,” katanya.
Pengembangan sektor industri pengolahan, jasa modern, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis inovasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas penyerapan tenaga kerja.
Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi juga dinilai penting untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
Merry menegaskan bahwa perbaikan indikator ketenagakerjaan tetap perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pekerjaan.
“Ke depan, tidak hanya jumlah tenaga kerja yang perlu diperhatikan, tetapi juga kualitas dan produktivitasnya,” ujarnya.
Dengan demikian, tantangan utama ketenagakerjaan di Papua Barat tidak hanya pada penurunan angka pengangguran, tetapi juga pada upaya mendorong transformasi struktur tenaga kerja menuju sektor yang lebih produktif dan berkelanjutan.(pbn)


***
***





