***
***
Untuk dapur yang ditemukan belum sesuai standar, sementara kami hentikan operasionalnya untuk dilakukan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi sarana prasarana, higienitas, maupun prosedur operasional.
Papuabaratnews.id, Sorong –- Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi (MBG) berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, mengatakan Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang harus dilaksanakan secara optimal dan tepat sasaran di daerah.
“Program ini sudah berjalan cukup masif di Papua Barat Daya, dengan lebih dari 74 ribu penerima manfaat. Kami berharap ke depan angka kemiskinan dapat menurun, stunting berkurang, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” ujarnya di Sorong, Kamis (30/4/2026) sperti dilansir Antara.
Ia menjelaskan, penerima manfaat program tersebut mencakup anak-anak mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, serta kelompok rentan lainnya yang jumlahnya telah mencapai lebih dari 9.000 orang.
Namun demikian, kata dia, pihaknya tetap menaruh perhatian serius terhadap aspek kualitas pelaksanaan di lapangan. Salah satunya dengan menghentikan sementara operasional dapur MBG yang belum memenuhi ketentuan.
“Untuk dapur yang ditemukan belum sesuai standar, sementara kami hentikan operasionalnya untuk dilakukan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi sarana prasarana, higienitas, maupun prosedur operasional,” katanya.
Menurut dia, dapur tersebut baru dapat kembali beroperasi setelah melalui proses pemeriksaan dan memenuhi seluruh rekomendasi perbaikan sesuai standar yang ditetapkan.
Sebelumnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sawagumu di Kota Sorong dihentikan sementara sejak 24 April 2026 menyusul temuan ulat pada menu makanan bergizi gratis (MBG) yang diterima siswa.
Penghentian sementara tersebut dilakukan sebagai langkah tindak lanjut atas laporan temuan ulat pada salah satu paket makanan siswa, sekaligus untuk evaluasi dan pembenahan manajemen pengelolaan SPPG.
Ia menegaskan bahwa seluruh penyelenggara SPPG wajib mematuhi ketentuan yang berlaku agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya anak-anak sebagai kelompok sasaran utama.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga terus memperkuat pengawasan berjenjang melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, termasuk kepala daerah, sekretaris daerah, serta tim teknis di lapangan,” jelasnya.
Selain itu, kata dia, sosialisasi dan pendampingan kepada pelaksana program terus dilakukan guna memastikan standar operasional dipahami dan dijalankan secara konsisten.
“Sebagai ketua satuan tugas, saya memastikan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan. Ini adalah program prioritas nasional yang harus sukses dilaksanakan,” ujarnya.
Dia berharap, dengan pengawasan yang ketat dan pelaksanaan yang sesuai standar, Program MBG dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas gizi kelompok penerima pada seluruh satuan pendidikan di Papua Barat Daya. (pbn)
