Pada pembukaan Konferensi Sinode XII KINGMI di Manokwari, Pemerintah Provinsi Papua Barat menegaskan pentingnya peran gereja dalam menjaga kerukunan, memperkuat kualitas sumber daya manusia, dan membangun kemandirian ekonomi jemaat.
Papuabaratnews.id, Manokwari – Gereja di Tanah Papua didorong untuk mengambil peran lebih luas dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai tempat pembinaan iman, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang merawat perdamaian, memperkuat persatuan, dan mendorong pemberdayaan ekonomi jemaat.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani saat membuka Konferensi Sinode XII Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua, yang berlangsung di Manokwari, Rabu (18/11/2026).
Lakotani menegaskan bahwa pemerintah daerah memandang gereja sebagai salah satu mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung keberlanjutan pembangunan di Tanah Papua.
Menurut dia, peran gereja tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama.
“Tanggung jawab gereja tidak hanya pembinaan iman, tetapi merawat kehidupan yang harmonis,” kata Lakotani.
Ia menjelaskan, keberadaan gereja memiliki pengaruh penting dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kerukunan antarumat beragama, memperkuat persaudaraan antarsuku, dan memelihara persatuan di tengah berbagai dinamika sosial.
Karena itu, pemerintah berharap gereja terus menghadirkan pelayanan yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan spiritual jemaat, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.
Lakotani secara khusus mengajak seluruh keluarga besar KINGMI untuk mempertahankan perannya sebagai pembawa pesan perdamaian dan penggerak kehidupan masyarakat yang saling menghormati.
“Kami mengajak seluruh keluarga besar KINGMI untuk terus menjadi pembawa damai di Tanah Papua,” ujarnya.
Gereja Didorong Perkuat Pembangunan Manusia
Selain menjaga kerukunan sosial, Lakotani menilai gereja memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Tanah Papua.
Peran tersebut dapat diwujudkan melalui pembentukan karakter, penguatan pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.
Menurut dia, pelayanan gereja yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat akan memberikan kontribusi penting terhadap peningkatan kualitas kehidupan jemaat.
Dalam konteks pembangunan Papua, keterlibatan lembaga keagamaan menjadi relevan karena gereja memiliki hubungan yang dekat dengan kehidupan masyarakat hingga ke tingkat komunitas.
Kedekatan tersebut menjadi modal sosial untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan, solidaritas, dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan bermasyarakat.
Pemerintah Provinsi Papua Barat, kata Lakotani, mendukung upaya penguatan kapasitas kelembagaan KINGMI agar gereja mampu menjalankan program pelayanan secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Dukungan tersebut mencakup penguatan tata kelola organisasi serta pengembangan kemandirian ekonomi jemaat.
Kedua aspek itu dinilai penting agar pelayanan gereja dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menghadapi perubahan sosial dan tantangan pembangunan di Tanah Papua.
Momentum Pembaruan Organisasi KINGMI
Konferensi Sinode XII KINGMI di Tanah Papua berlangsung pada 18–23 November 2026 dengan mengusung tema “Berubah untuk Menjadi Kuat”, yang berlandaskan Roma 12:1–2.
Lakotani menilai tema tersebut memiliki makna penting bagi perjalanan organisasi gereja, terutama dalam menghadapi kebutuhan pembaruan pelayanan dan penguatan kelembagaan.
Menurut dia, perubahan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan struktur organisasi, tetapi juga menyangkut pembaruan pola pikir, sikap, perilaku, serta cara mengelola pelayanan gereja.
Transformasi tersebut diperlukan agar KINGMI semakin mampu menjalankan tugas pelayanan secara efektif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan jemaat.
Konferensi sinode juga menjadi ruang untuk mengevaluasi perjalanan pelayanan gereja, mengidentifikasi berbagai tantangan, serta merumuskan kebijakan organisasi untuk periode mendatang.
“Konferensi juga menjadi wadah untuk menentukan arah kepemimpinan dan strategi pelayanan pada periode berikutnya,” ucap Lakotani.
Ia berharap forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun kesepahaman mengenai arah pengembangan gereja, termasuk memperkuat koordinasi antarlembaga pelayanan dan meningkatkan kapasitas sumber daya organisasi.
Subtema konferensi yang menekankan transformasi kelembagaan, kemandirian sumber daya, serta keteguhan dalam pemberitaan Injil dinilai sejalan dengan kebutuhan penguatan organisasi gereja.
Melalui pembaruan tersebut, KINGMI diharapkan semakin siap menghadapi tantangan pelayanan yang terus berkembang, baik dalam kehidupan internal jemaat maupun dalam hubungannya dengan masyarakat luas.
Kemandirian Ekonomi Jemaat Jadi Perhatian
Salah satu aspek yang mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah pentingnya penguatan kemandirian ekonomi jemaat.
Lakotani menilai gereja perlu terus mengembangkan kapasitas kelembagaan agar mampu menjalankan program pemberdayaan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Penguatan ekonomi jemaat menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan sosial dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.
Dalam konteks tersebut, gereja dapat memainkan peran sebagai penggerak solidaritas sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi komunitas setempat.
Namun, upaya pemberdayaan tersebut membutuhkan tata kelola organisasi yang baik, perencanaan program yang jelas, dan kemampuan mengelola sumber daya secara bertanggung jawab.
Karena itu, Lakotani menekankan pentingnya penguatan tata kelola KINGMI sebagai landasan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan spiritual maupun sosial.
Pemerintah daerah berharap pembaruan kelembagaan yang dibahas dalam konferensi dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya memperkuat organisasi, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan jemaat.
Harapkan Keputusan yang Berdampak bagi Masyarakat
Lebih lanjut, Lakotani berharap Konferensi Sinode XII KINGMI tidak berhenti pada pembahasan agenda internal organisasi, tetapi menghasilkan keputusan strategis yang dapat diterjemahkan ke dalam program pelayanan nyata.
Menurut dia, hasil konferensi perlu menjadi pedoman bagi gereja dalam memperkuat pelayanan kepada jemaat sekaligus memberikan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat Papua yang damai, aman, dan sejahtera.
“Semoga keputusan konferensi dapat diterapkan dalam program kerja yang memberikan manfaat bagi jemaat dan masyarakat luas,” katanya.
Ia menegaskan, kehidupan sosial yang harmonis merupakan salah satu prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan daerah.
Karena itu, pemerintah membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga keagamaan, dalam menjaga persatuan dan menciptakan lingkungan sosial yang kondusif.
Bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat, kemitraan dengan gereja merupakan bagian dari upaya membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan.
Konferensi Sinode XII KINGMI di Manokwari diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen tersebut melalui pembaruan kepemimpinan, peningkatan kualitas pelayanan, dan penguatan kemandirian organisasi.
Dengan semangat “Berubah untuk Menjadi Kuat”, KINGMI di Tanah Papua diharapkan mampu terus mengembangkan pelayanan yang tidak hanya memperkokoh kehidupan iman jemaat, tetapi juga menghadirkan kontribusi nyata bagi perdamaian, persatuan, dan kesejahteraan masyarakat. (pbn)







