KPK Pantau Progres 18 Rencana Aksi Perbaikan Tata Kelola Dana Otsus di Papua Barat Daya

Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK RI Maruli Tua Manurung memberikan keterangan pers usai monitoring dan evaluasi Otsus di Papua Barat Daya, Rabu (11/11/2026). (Foto: ANTARA/Yuvensius Lasa Banafanu)
banner 120x600

Rencana aksi tersebut berisi 18 butir yang sangat komprehensif sebagai komitmen untuk melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola dana otsus.

Papuabaratnews.id, Sorong – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau perkembangan pelaksanaan 18 rencana aksi perbaikan tata kelola dana otonomi khusus (Otsus) oleh enam pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat Daya, guna memastikan pengelolaan anggaran tersebut berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

banner 325x300

Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK RI Maruli Tua Manurung mengatakan pemantauan tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan komitmen seluruh kepala daerah di Tanah Papua pada 16 Juli 2026 yang disaksikan Ketua KPK, Wakil Menteri Dalam Negeri, dan sejumlah pemangku kepentingan.

“Rencana aksi tersebut berisi 18 butir yang sangat komprehensif sebagai komitmen untuk melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola dana otonomi khusus sebagaimana mandat Undang-Undang Otsus tahun 2021,” katanya di Sorong, Rabu (11/11/2026) seperti diktuip Antara.

Ia menjelaskan, KPK bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta pemerintah daerah terus bersinergi mengawal pelaksanaan rencana aksi tersebut.

Menurut dia, secara umum pelaksanaan rencana aksi oleh enam pemerintah daerah di Papua Barat Daya masih menunjukkan progres. Namun, terdapat sejumlah langkah yang perlu dipercepat agar seluruh komitmen perbaikan dapat direalisasikan.

“Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian KPK adalah pembenahan data orang asli Papua (OAP) agar tersedia secara akurat, mutakhir, dan dapat diandalkan sebagai dasar perencanaan pembangunan,” ujarnya.

Karena itu, pembenahan harus dilakukan secara sistematis mulai dari penyusunan regulasi, peraturan daerah, aturan turunan hingga pengembangan sistem informasi yang mampu menyediakan data OAP secara terintegrasi.

“Sehingga untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, ataupun program-program terkait Otsus itu betul-betul memiliki data informasi pembangunan orang asli Papua yang akurat,” ujarnya.

Ia menambahkan, keterlibatan seluruh perangkat daerah diperlukan, mulai dari bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa hingga administrasi kependudukan.

Selain itu, KPK mendorong agar setiap program yang dibiayai dana Otsus memiliki penandaan atau pelabelan yang jelas, sehingga masyarakat dapat mengetahui sumber pembiayaan, keluaran program (output), hingga hasil atau dampak yang dihasilkan (outcome).

Maruli menegaskan, pengawasan KPK tidak hanya berfokus pada kesesuaian administrasi dan realisasi anggaran, tetapi juga pada substansi penggunaan dana agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah potensi penyimpangan dalam proses perencanaan dan penganggaran, termasuk praktik penggelembungan harga atau mark up dalam pengadaan barang dan jasa.

“Kami ingin memastikan bukan hanya output-nya, tetapi juga kualitas dan pemanfaatannya, baik dari dana Otsus maupun APBD reguler, sehingga dampak dan manfaatnya benar-benar bisa dirasakan masyarakat,” katanya.

KPK, kata dia, memastikan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana aksi tersebut akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mencegah praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran di Papua Barat Daya. (pbn)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *