Dinas Pendidikan Pegaf Benahi Tata Kelola Dana BOS, Bendahara Sekolah Dibekali Rekonsiliasi dan Coretax

ARAHAN – Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Arfak, Deny Agustinus Ngutra, menyampaikan arahan dalam kegiatan Rekonsiliasi Dana BOS Pusat Tahun Anggaran 2026 di Billy Jaya Hotel, Manokwari, Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan dana operasional sekolah. (Foto: Dok. Disdik Pegaf)
banner 120x600

Plt. Kepala Dinas Pendidikan menekankan pentingnya tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan dana operasional sekolah.

Papuabaratnews.id, Manokwari – Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Arfak memperkuat pengawasan dan penataan administrasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Langkah ini dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran pendidikan di setiap sekolah dapat dipertanggungjawabkan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan.

banner 325x300

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Rekonsiliasi Dana BOS Pusat Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Billy Jaya Hotel, Manokwari, mulai Selasa (10/11/2026), dengan melibatkan bendahara sekolah jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK se-Kabupaten Pegunungan Arfak.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Arfak, Deny Agustinus Ngutra, mengatakan kegiatan rekonsiliasi merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola keuangan pendidikan, terutama menyangkut ketertiban pencatatan, kesesuaian data transaksi, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS.

“Melalui kegiatan ini, Dinas Pendidikan berupaya memastikan seluruh bendahara sekolah memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme administrasi dan pelaporan keuangan yang menjadi tanggung jawab masing-masing satuan pendidikan,” ujarnya.

Ia menerangkan, rekonsiliasi juga diarahkan untuk mempercepat penyelesaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSP Tahun Anggaran 2026, sekaligus meminimalkan potensi ketidaksesuaian antara pencatatan administrasi dan realisasi penggunaan anggaran di sekolah.

“Kegiatan ini menjadi penting mengingat dana BOS merupakan salah satu instrumen pembiayaan operasional pendidikan yang langsung menopang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah,” paparnya.

Karena itu, pengelolaannya tidak hanya dituntut tepat sasaran dalam penggunaan, tetapi juga harus didukung administrasi keuangan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

REKONSILIASI DANA BOS – Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Arfak, Deny Agustinus Ngutra (kiri), bersama narasumber dalam kegiatan Rekonsiliasi Dana BOS Pusat Tahun Anggaran 2026 di Billy Jaya Hotel, Manokwari. (Foto: Dok. Disdik Pegaf)

Perkuat Kapasitas Bendahara Sekolah

Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Arfak melibatkan Tim BOSP Dinas Pendidikan untuk memberikan materi rekonsiliasi dan pendampingan teknis kepada para bendahara sekolah.

Materi kegiatan mencakup penataan administrasi keuangan, pemeriksaan kesesuaian dokumen, serta penguatan pemahaman terhadap proses pelaporan dana bantuan operasional sekolah.

“Peserta diminta menyiapkan register penutupan kas semester pertama tahun 2026 yang telah ditandatangani kepala sekolah dan bendahara sebagai salah satu dokumen pendukung dalam proses rekonsiliasi,” jelasnya.

Kelengkapan dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam pemeriksaan administrasi, terutama untuk memastikan pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah dilakukan berdasarkan data yang dapat diverifikasi.

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar bendahara yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan sekolah dapat mengikuti proses pembahasan dan pendampingan teknis secara langsung.

Bendahara Sekolah Dibekali Aktivasi Coretax

Selain rekonsiliasi dana BOS, kegiatan ini juga memberikan perhatian terhadap penguatan administrasi perpajakan sekolah melalui aktivasi akun Coretax.

Materi tersebut dilanjutkan dengan pendampingan teknis untuk membantu peserta memahami kebutuhan administrasi dan proses aktivasi akun perpajakan.

Penguatan kapasitas perpajakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan sekolah. Bendahara tidak hanya bertanggung jawab mencatat penerimaan dan pengeluaran dana operasional, tetapi juga perlu memahami kewajiban perpajakan yang timbul dari transaksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui pendampingan tersebut, para bendahara diharapkan semakin siap menyesuaikan pengelolaan administrasi perpajakan dengan sistem yang berlaku.

PESERTA REKONSILIASI – Para bendahara sekolah dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Pegunungan Arfak mengikuti rangkaian pembukaan kegiatan Rekonsiliasi Dana BOS Pusat Tahun Anggaran 2026 di Manokwari, Selasa (10/11/2026). (Foto: Dok. Disdik Pegaf)

Dorong Pengelolaan Dana Pendidikan yang Akuntabel

Bagi Kabupaten Pegunungan Arfak yang memiliki kondisi geografis menantang dan satuan pendidikan tersebar di berbagai distrik, penguatan kapasitas pengelola keuangan sekolah menjadi salah satu kebutuhan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan.

Perbedaan kondisi dan akses antarsekolah menuntut adanya pendampingan administrasi yang berkelanjutan agar setiap satuan pendidikan mampu memenuhi kewajiban pelaporan secara tepat dan konsisten.

Kegiatan rekonsiliasi ini sekaligus menjadi ruang koordinasi antara Dinas Pendidikan dan bendahara sekolah untuk menyamakan pemahaman mengenai prosedur pengelolaan serta pertanggungjawaban dana operasional pendidikan.

Dengan administrasi yang semakin tertib, proses pemantauan dan evaluasi penggunaan dana pendidikan diharapkan dapat berjalan lebih efektif.

Pada akhirnya, penguatan tata kelola dana BOS bukan semata-mata menyangkut pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memastikan anggaran pendidikan benar-benar mendukung kebutuhan pembelajaran dan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di Kabupaten Pegunungan Arfak. (pbn)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *